IMPLIKASI SENGKETA JUAL BELI TANAH HASIL PENJUALAN PIHAK KETIGA DI KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO
Keywords:
Implikasi, Jual Beli tanah, Sengketa TanahAbstract
Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dan sosial dari sengketa jual beli tanah yang dijual oleh pihak ketiga di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tidak hanya aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga perilaku hukum dalam masyarakat serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat sengketa tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli tanah oleh pihak ketiga sering terjadi akibat lemahnya pengawasan administratif dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), kurangnya pemahaman hukum masyarakat, dan budaya hukum yang permisif terhadap transaksi informal. Sengketa yang timbul berdampak pada ketidakpastian hukum, kerugian ekonomi bagi pembeli, serta keretakan hubungan sosial antarwarga. Implikasi hukumnya dapat berupa pembatalan perjanjian, pemulihan hak atas tanah, serta kemungkinan tuntutan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan memperkuat sistem administrasi pertanahan di tingkat lokal.
Downloads
References
Arthur, A., Sukamto, H., & Napitupulu, D. R. W. (2024). Implikasi Hukum Transaksi Jual Beli Tanah tanpa PPAT dalam Konteks Hukum Agraria Indonesia. Jurnal Syntax Admiration, 5(12), 5779– 5786. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1639
Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN TEORI DEAN G.PRUITT DAN JEFFREY Z.RUBIN. NOTARIUS, 13(2), 803–818. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168
Hartariningsih, N., Ningrum, E., & Hariadi, W. (2021). Peranan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda Di Kabupaten Banyumas. CAKRAWALA HUKUM MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA, 23(2).
Iftitah, A. (2021). KONFLIK AGRARIA Seri Pelaksanaan Hukum Tanah Terindikasi Terlantar Di Blitar (pertama).Guepedia.
Laia, A. S., Chandra, T., Butarbutar, F., Ramadhana, W., & Nisa, A. K. (2023). TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI PERALIHAN JAMINAN HUTANG (Studi putusan No.3617 I C/Pdt/2016). JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(3), 377.
Margita, S. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTITIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH (CONTOH PUTUSAN: NOMOR 10 PK/TUN/2020.). Gorontalo Law Review, 7(1), 1.
Polontalo, E. M. R., Kasim, N. M., & Thalib, M. Ch. (2023). Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo). Jurnal Kewarganegaraan, 7(1). https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4912
Pratomo Beritno, 2020 Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Di Kota Palangka Raya, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 5 (1) 687.
Rachmani, W. S. (2020). PEMBATALAN AKTA JUAL BELI T AL BELI TANAH KAREN AH KARENA TIDAK DIPENUHIN DIPENUHINYA JANJI PIH ANJI PIHAK KETIGA MEMBA TIGA MEMBAYAR KOMPENSASI OMPENSASI ATAS JUAL BELI (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PD AL BELI (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2017/ .G/2017/ PN.CMS.). Indonesian Notary, 2(35), 760–778.
Rasyid, U., Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). WAJAH KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario (cetakan pertama).UII Pres Yogyakarta.
Ruslan, R. A., & Ma’ruf, U. (2017). KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA. Jurnal Akta, 4(3), 425.
Santoso, U. (2017). Perolehan Hak Atas Tanah (Cetakan Pertama). Prenada Media.
Sarson, M. T. Z., & Junus, N. (2022). Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah. Jurnal Abdidas, 3(5), 848–852.
Suhadi, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (cet 1). Media Cipta Perkasa.
Sutedi, A. (2011). Sertifikat Hak Atas Tanah (cetakan pertama). Sinar Grafika.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Mohamad Rinaldi Hamid, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.