SENGKETA EKONOMI SYARI’AH: (Konstruksi Hukum dan Kekeliruan Putusan Pengadilan Agama)
Keywords:
Economic Case, Error in Judgment, Shari'ah Court Judge.Abstract
This study aims to analyze the authority of the Religious Court (PA) in resolving Islamic economic disputes and to identify legal errors in decision No. 0527/Pdt.G/2014/PA.Gtlo. This research employs a normative method using a statutory approach and case study analysis. The findings reveal that the Religious Court judges made an error in determining the legal basis for resolving disputes related to consumer protection in the context of Islamic economics. Ideally, the panel of judges should have referred to Law No. 50 of 2009 on the Religious Judiciary and Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking as the primary legal references. However, in this ruling, the judges instead relied on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, which should not have been the main legal basis for Islamic economic cases under the jurisdiction of the Religious Court. Due to this error, the case was deemed inadmissible and subsequently rejected by the judges, leading to legal uncertainty for the parties involved in the dispute over consumer protection in Islamic economics. This decision highlights the ambiguity in legal application within the religious judiciary, particularly in handling Sharia-based economic disputes. Therefore, a deeper understanding of the absolute authority of the Religious Court in resolving Islamic economic disputes is necessary, along with regulatory synchronization to prevent rulings that are inconsistent with Sharia legal principles and applicable statutory regulations.
Downloads
References
Azharrizkidalimunthe, M., (2016). Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah). Https://Repository.uinjkt.ac.id/dspace/
Badu, W. L., & Apripari, I., (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. Jurnal Legalitas 12 (1), 57-81.
Benuf, K., & Muhamad, A., (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan 7 (1).
Cahyadi, N. T., (2016). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik Atas Contradictio In Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Jesi: (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 1 (2), 15-29.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 527/Pdt.G/2014/PA.Gtlo (tanggal 27 November 2014).
Dwianto, A., Nurul, H., & Hizbulloh, H., (2022). Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016). Mahakim: Journal Of Islamic Family Law 6 (1), 1-23.
Fataruba, S., (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sasi 22 (1), 59-73.
Fuadah, T. A., (2015). Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 9 (1), 269-286.
Husni, K., (2019). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93//PUU-X/2012. Al-Mashaadir 1 (1).
Iksan, H. A., (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. Pandecta Research Law Journal 9 (2), 273-291.
Kholid, M., (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Asy-Syari’ah 20 (2), 147-148
L, S., (2021). Hukum Acara Peradilan Agama. Penerbit. (Iain Pare-Pare Pres) Pare-Pare.
Nurbani, S. E., (2016). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Penerbit. (Raja Grafindo Persada) Jakarta.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013.
Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.
Rasyid, A., & Tiska, A. P., (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Yudisial 12 (2), 159-177.
Riyadi, S., (2023). Bedah Akad Pembiayaan, Penyusunan Gugatan Biasa Dan Gugatan Sederhana Melalui Pengadilan. Paradigma: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, (1).
Salam, S., & Andi, M., (2021). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Indonesian Journal Of Criminal Law 3 (1), 24-32.
Samin, S. B. B., (2020). Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 3 (2), 28-36.
Sulaikin, L., (2018). Hukum Acra Perdata Peradilan Agama Diindonesia. Penerbit. (Kencana) Jakarta.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Wantu, M. F., Mutia, C. T., & Yutie, S. I., (2010). Cara Cepat Belajar Hukumu Acara Perdata. Penerbit. (Reviva Cendekia) Jakarta.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JURNAL POLAHI

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

